RSS

PERIKLANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA

02 Nov

Nama               : Dewi Ratna Sari

NPM               : 11212959

Kelas               : 4EA17

Mata Kuliah    : Etika Bisnis

 

          Pernahkah kalian menggunakkan produk yang kalian pakai tidak sesuai dengan khasiat atau manfaat yang tertera pada kemasan? Yups..sering sekali kita memakai produk yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di produk tersebut, khususnya wanita, wanita pada umumnya tertarik dengan produk-produk yang membuat wanita lebih cantik dan merasa lebih percaya diri, tak jarang para wanita lebih mudah ingin mencoba produk-produk yang baru yang menjanjikan segala perubahan yang akan terjadi jika menggunakkan produk tersebut. Wanita terkadang lupa untuk lebih detail mengenal produk tersebut karena lebih tertarik untuk mencoba daripada harus meneliti kandungan apa yang ada di produk-produk yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi konsumen lebih cepat tertarik untuk menggunakkan produk adalah pada media iklan, produsen membuat produk dibuat secara menarik dengan berbagai macam perubahan-perubahan pada kondisi fisik konsumen dengan jika menggunakkan produk tersebut.

          Contoh nyata salah satu produk yang tidak sesuai dengan iklan adalah produk hand body lotion yang saya gunakan yaitu C***A, produk terkenal yang dikeluarkan oleh perusahaan besar ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di iklan produk tersebut. Pada iklan tersebut dikatakan bahawa dengan menggunakkan produk tersebut, kulit akan putih dan dapat mencerahkan kulit, seteleh beberapa lama digunakan, tidak ada perubahan yang saya dapatkan. Saya sebagai konsumen yang menggunakkan produk tersebut merasa kecewa dengan hasil yang tidak sesuai.

          Konsumen yang merasa produk yang digunakan tidak sesuai dengan fakta, dapat mengadukannya ke YLKI. Tahukah kalian apakah YLKI itu? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengonsumsi produk luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri.

          Selain itu, ada juga undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

  • Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
  • Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
  • Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
  • Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
  • Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

          Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Konsumen_Indonesia

https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen/

 
Leave a comment

Posted by on November 2, 2015 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • About Me Comments Pictures
  •  
    %d bloggers like this: